Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

ANNIDA NURUL ISLAMI

21213117

2EB18

UNIVERSITAS GUNADARMA

KALIMALANG, BEKASI

      HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

    1.1   SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Sejarah memberikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.

Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontiental berlaku Hukum Perdata Romawi, disamping adanya hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara – negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau balau, dimana tiap – tiap daerah selain mempunyai peraturan – peraturan sendiri, juga perturan setiap daerah itu berbeda – beda.

Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada kepastian hukum. Akibat ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum, dan keseragaman hukum.

  Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “Code Civil des Fra ncais” yang juga da[at disebut “Code Napoleon” karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan sebagian dari Code Napoleon.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumolin, Domat dan Potheis disamping itu juga di pergunakan Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.

Dan mengenai peraturan – peraturan hukum yang belom ada  di jaman Romawi antara lain masalah wesel, asuransi , badan – badan hukum. Akhirnya pada jaman Aufklarung (jaman baru sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang – Undang tersendiri dengan nama “Code de Commerce”.

Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809 - 1811), maka Raja Lodewijk Napoleon menetapkan : “Wetboek Napoleon Interight Voor het Koninkrijk Holland” yang isinya mirip dengan “Code Civil des Francais atau Code Napoleon ”  untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland)

Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis pada tahun 1811, Code Civil Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda (Nederland).

Oleh karena perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan  Belanda (Nederland) dari Prancis ini, beberapa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan konddifikasi dari hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kondifikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-Nederland namun isi dan bentuk nya sebagin besar sama dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce.

Pada tahun 1948, kedua Undang – Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum)

Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk  WYK (Wetboek van Koophandle)

1.2 PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan Hukum Perdata dalam aarti luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Untuk hukum privat materill ini ada juga yang menggunakn dengan perkataan hukum Sipil, tapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan  nama Hukum Perdata saja.

Pengertian dari Hukum Privat (Hukum Perdata Materill) adalah hukum yang memuat segala peratuan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing – masing orang yang bersangkutan. Dosamping Hukum Privat Materill juga dikenal Hukum Perdata Formil yang lebih dikenal yaitu dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek dilingkungan pengadilan perdata. Di dalam pengertian sempit kadang – kadang Hukum Perdata ini digunakan sebagai lawan Hukum Dagang.

            Keadaan Hukum Perdata Dewasa ini di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia dapat kita katakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keaneka ragaman ini  ada 2 faktor yaitu :

1.      Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.

2.      Faktor Histia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu :

a.       Golongan Eropa dan yang masih dipersamakan

b.      Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.

c.       Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)

     Dan pasal 131.I.S. yaitu mengatur hukum – hukum yang diberlakukan bagi masing –            masing golongan yang tersebut dalam pasal 163 LS. Diatas.

Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing – masing golongan yaitu :

a.       Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas ekonomi

b.  Bagi gologan Bumi Putera (Indonesia asli) yang dipersamkan berlaku Hukum Adat Amerika. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersbut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan – tindakan rakyat.

c.     Bagi golongan Timur Asing (bangs Cina, India, Arab) berlaku hukum masing – masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina , India , Arab) diperbolehkan untuk menunduhkan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

Maksudnya untuk segala golongan warga negara berlainan satu dengan yang lain. Dapat kita lihat :

a.       Umtuk Golongan Bangsa Indonesia Asli

Berlaku Hukum Adat yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan – tindakan rakyat mengenai segala hal di dalam kehidupan kita dalam masyarakat.

b.      Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa

Berlaku KUHP dan KUHD

Untuk memahami keadaan Hukum Perdata di Indonesia perlulah kita mengetahui riwayat politik pemerintah Hindia Belanda terlebih dahulu terhadap hukum di Indonesia.

Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 (LS) (Indische Staatregelig) yang sebelumnya pasal 131 (LS) yaitu pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok – pokok nya sebagai berikut :

1.      Hukum Perdata dan Dagang begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana harus diletakan dalam kitab Undang – Undang yaitu di Kodifikasi

2.      Untuk golongan Bangsa Eropa harus dianut perundang – undangan yang belaku di negeri Belanda (sesuai azas Konkordansi)

3.    Untuk Golongan Bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dll) jika ternyata banyak kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan – peraturan untuk Bangsa Eropa dinyataka berlaku bagi mereka.

4.  Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolekan menundukan dari pada hukum yang berlaku untuk Bangsa Eropa.

5.     Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang – Undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

1.3  SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Sistematika Hukum Perdata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari pemberlaku Undang – Undang berisi :

Buku I    : Berisi mengenai orang. Di dalam nya diatur hukum tentang diri  seseorang
     dan hukum kekeluargaan.

Buku II   : Berisi tentang hal benda. Dan di dalam nya diatur hukm kebendaan dan
     hukum waris

Buku III  : Berisi tentang hal perikatan. Di dalam nya di atur hak – hak dan kewajiban
     timbal balik antara orang – orang atau pihak pihak tertentu.

Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat - alat              pembuktian dan akibat – akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

            

Pendapat kedua menurut Ilmu Hukum di bagi dalam 4 bagian :

I.                   Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak – hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – hak itu dan selanjutnya tentang hal – hal yang mempengaruhi kecakapan – kecakapan itu.

II.                Hukum Kekeluargaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekluargaan

III.             Hukum  Kekayaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

IV.             Hukum Warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseoang jika ia meninggal. Dan mengatur akibat – akibat dari hubungan keluarga terrhadap harta peninggalan seseorang.

Referensi : Buku Paket Universitas Gunadarma