WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN
ANNIDA NURUL
ISLAMI
21213117
2EB18
WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN
1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan
Pertama kali diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 Para persero firma diwajibkan
mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada
kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan
perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk
mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam
register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari
daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar
resmi.
Dari kedua pasal di atas firma dan
perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan
negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib
daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya
sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum.
Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan.
Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT
dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang
tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal
36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4
tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan
UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan
pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan
kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi,
kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan
peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.
(I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)
Jadi
dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik
untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi,
perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan
menteri yang berkompeten.
Dalam
konteks ini, antara UUWDP dengan UUPT baru kalau kita membandingkan ketentuan
dalam pasal 29 ayat I UUPT baru bahwa dinyatakan :
(I) Daftar Perseroan diselenggarakan
Menteri
Adapun pengertian Menteri
dalam pasal I angka 16 UUPT yang baru adalah sebagai barikut:
Menteri adalah menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sedangkan kalau kita membandingkan dengan ketentuan pasal 21 ayat I UUPT
lama beserta penjelasannya :
(I) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan
a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.
b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.
c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan Wajib Daftar
Perusahaan
Dalam
undang-undang ini dimaksud dengan (Pasal 1)
a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi
yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau
peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan
oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan. daftar catatan resmi terdiri dari
formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan.
b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yeng bersifat tetap dan terus menerus dan yang
didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
untuk tujua memperoleh keuntungan atau laba. Termasuk lembaga sosial.
c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan
atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau
kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha
untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
e. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
dalam bidang perdagangan.
3. Sifat dan Tujuan Wajib Daftar
Perusahaan
Daftar
perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar
dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang
perusahaan yang tercantum dalam daftar Perusahaan dalam rangka menjamin
kepastian berusaha.
Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud
dengan sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh
pihak ketiga sebagai sumber informasi.
4. Kewajiban Pendaftaran
Setiap
perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib
dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa
orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah
seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari
kewajiban tersebut.
Apabila pemilik atau
pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik
Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus
ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftar. Dikecualikan
dari wajib daftar ialah :
·
Perusahaan
– perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dana atau laba
·
Setiap perusahaan
kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya
memperkerjakan anggota keluarganya sendiri yang tidak memerlukan izin usaha dan
tidak merupakan suatau badan hukum atau suatu persekutuan.
5. Cara dan Tempat serta Waktu
Pendaftaran
a. Pendaftaran
dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran oleh Menteri pada kantor
pendaftaran perusahaan.
b.
Penyerahan
formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :
·
di
tempat kedudukan kantor perusahaan
· di
tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor
anak perusahaan
· di
tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai
wewenang untuk mengadakan perjanjian.
c. Dalam
hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksudkan dalam psal
ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di IbuKota
Propinsi tempat kedudukannya.
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka
waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Suatu perusahaan
dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi
teknis yang berwenang.
6. Hal-hal yang Wajib Didaftarkan
Didalam undang-undang khususnya pada pasal 11
disebutkan bahwa hal-hal yang wajib didaftarkan antara lain :
1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain
memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang
wajib didaftarkan adalah:
a. 1. nama perseroan
2.
merek perusahaan
b. 1. tanggal pendirian perseroan
2. jangka waktu berdirinya
perseroan
c. 1. kegiatan
pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
2. izin-izin usaha yang
dimiliki
d. 1. alamat perusahaan pada waktu
perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
2. alamat setiap kantor
cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan
komisaris
1. nama
lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap
namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
3. nomor dan tanggal tanda
bukti diri
4. alamat tempat
tinggal yang tetap
5.
alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat
tinggal tetap di
wilayah Negara
Republik Indonesia
6.
tempat dan tanggal lahir
7.
negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia
8.
kewarganegaraan pada saat pendaftaran
9.
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan
huruf e angka 8
10.
tanda tangan
11.
tanggal rnulai menduduki jabatan
f. lain-lain kegiatan
usaha dari setiap pengurus dan komisaris
g. 1. modal dasar
2. banyaknya dan nilai nominal
masing-masing saham
3. besarnya
modal yang ditempatkan
4. besarnya
modal yang disetor
f. 1. tanggal dimulainya kegiatan
usaha
2.
tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
3. tanggal pengajuan
permintaan pendaftaran
2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun
belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang
saham-saham itu yaitu:
a. nama lengkap dan setiap
alias-aliasnya
b. setiap namanya dahulu
apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1
c. nomor dan tanggal
tanda bukti diri
d. alamat tempat tinggal yang tetap
e. alamat dan negara tempat
tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah
Negara Republik
Indonesia
f. tempat dan tanggal lahir
g. negara tempat lahir apabila
dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
h. kewarganegaraan
i. setiap kewarganegaraan
dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8
j. jumlah saham yang
dimiliki
k. jumlah uang yang disetorkan atas
tiap saham.
l. Pada waktu
mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian
m. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus
bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya
kepada masyarakat dengan
perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Sumber :
Seri Diktat Kuliah Aspek Hukum dan Bisnis Universitas
Gunadarma
