KELOMPOK 6
Nama
Anggota Kelompok :
- Annida Nurul Islami (21213117)
- Diah Kartika Sari (22213350)
- Fauzziyah Juliyasari (23213337)
- Indri Yunia Sara (24213408)
- Mareta (25213271)
- Rangga Putra Pratama (27213276)
- Sri Indah Wahyuni (28213615)
- Viany Lingga Revi (29213121)
ANALISIS KASUS
PELANGGARAN KODE ETIK PADA BANK MUTIARA TERHADAP NASABAH TAHUN 2012
Bank Century (sebelumnya dikenal dengan nama Bank CIC)
didirikan pada Mei 1989. Pada 6 Desember 2004 Bank Pikko dan Bank Danpac
menggabungkan diri ke Bank CIC. Pada 28 Desember 2004, Bank CIC berganti nama
menjadi Bank Century. Sejak 21 November 2008, Bank Century diambil alih oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah nama menjadi PT. Bank Mutiara Tbk.
Kasus Bank Mutiara terhadap nasabah muncul karena adanya pemalsuan Reksadana
yang bekerja sama dengan PT. Antaboga Delta Sekuritas.
Sebelumnya nasabah telah menyimpan uang di Bank Mutiara
yang dulunya bernama Bank Century. Setelah itu, pihak bank menawarkan suatu
produk baru yang bernama "dana tetap terproteksi". Produk yang
merupakan hasil kerjasama dengan Antaboga ini menurut Bank Mutiara hampir sama
dengan deposito, di mana nasabah bisa mengambil uang tersebut dalam jangka
waktu tertentu. Bank Century menawarkan produk investasi reksadana Antaboga
kepada nasabah dengan iming-iming imbalan bunga 10-12 persen setahun. Namun,
pada akhirnya saat ingin melakukan pencairan uang pada tahun 2008,
tiba-tiba tabungan para kliennya tidak dapat diuangkan.
Karena uang para nasabah tidak juga kembali. Nasabah Bank
Mutiara melayangkan gugatan ke pengadilan di sejumlah daerah. Sejumlah Nasabah di
Jakarta gugat PT Bank Mutiara terkait kasus investasi yang melibatkan PT
Antaboga Delta Sekuritas. Sebanyak 20 nasabah melayangkan gugatan yang meminta
ganti rugi Rp 26,3 miliar.
Kuasa Hukum penggugat, Herkus Wijayadi mengatakan
simpanan uang para nasabah di Bank Mutiara ternyata menjadi reksadana.
"Awalnya nasabah tahu bahwa simpanan uang itu deposito, ternyata produk
baru yang ditawarkan reksadana" ujar Herkus di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Selasa (17/2).
Gugatan yang terdaftar dengan nomor register 718/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
ini didasarkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Herkus menilai, pihak Bank tidak beritikad baik dalam
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dalam gugatan nasabah, Herkus
menyebutkan bahwa Bank Mutiara melanggar Pasal 7 UUPK mengenai pemberian
informasi mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Atas gugatan tersebut,
pihaknya menuntut pengembalian uang senilai Rp16,3 miliar ditambah kerugian
imateriil Rp 10 miliar.
Di Solo terdapat 27 nasabah yang menggugat Bank Mutiara
ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dan di Yogya
sebanyak 30 nasabah yang melayangkan gugatan. Di Solo dan Yogya gugatan
dimenangkan oleh nasabah. Meskipun demikan pihak Bank Mutiara tetap enggan
untuk mengembalikan uang nasabah.
Menurut Mahendradatta selaku kuasa hukum Bank Mutiara
yang ditemui di Solo menuturkan bahwa pihaknya tidak akan membayar sepeserpun
karena mereka bukan nasabah Bank Century, melainkan PT Antaboga Delta Securitas
Indonesia. “Tidak perlu menagih-nagih lagi karena tidak akan kami bayar. Kami
pakai dasar kasus di Surabaya, MA memutuskan Bank Mutiara tidak perlu membayar
gugatan nasabah.” papar Mahendradatta, Rabu (28/11/2012).
Analisis:
Sebelum menganalisis kasus
tersebut, ada baiknya terlebih dahulu melihat duduk persoalan dari sengketa
antara Bank Mutiara dan nasabah. Bank Mutiara, yang sebelum diselamatkan oleh
pemerintah pada tahun 2008 bernama Bank Century, menawarkan sebuah produk
perbankan yang diklaim mirip deposito, dengan imbal bunga yang cukup tinggi,
kisaran 10-12 persen per tahun. Menariknya, program Bank Century tersebut
adalah hasil kerjasama dengan PT. Antaboga Delta Sekuritas, yang pada akhirnya
disalahkan oleh Bank Century dan meminta nasabah agar menagih ke pihak
Antaboga. Pihak Bank Mutiara mengklaim bahwa nasabah yang menuntut ganti rugi
dan kejelasan dari mereka tersebut merupakan nasabah Antaboga, bukan nasabah
Bank Mutiara.
Bila melihat duduk soal di
atas, maka sudah jelas, ada perbedaan persepsi antara Bank Mutiara dengan
nasabah. Konsekuensinya, bila pembicaraan sudah tidak bisa dijadikan solusi, karena
kedudukan kedua belah pihak berada di negara hukum, langkah hukumlah yang mesti
ditempuh kedua belah pihak. Setelah kalah di tingkat Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, Bank Mutiara pun mengajukan kasasi kepada MA untuk menyelesaikan
kasus tersebut. Naas bagi Bank Mutiara, mereka pun kalah di tingkat kasasi.
Mahkamah Agung meminta agar Bank Mutiara mengembalikan dana para nasabah secara
tunai dan sekaligus kepada para penggugat sejumlah Rp35,437 miliar dan ganti
rugi sebesar Rp5,675 miliar.
Menariknya, Bank Mutiara
masih menempuh jalur hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam menyikapi putusan
MA tersebut. Bank Mutiara merasa bahwa mereka dan Antaboga merupakan entitas
terpisah, dan ketika itu hanya memasarkan produk dari Antaboga, sebagai bentuk
dari kerjasama keduanya. Sehingga dalam kasus ini, mereka merasa sebagai pihak
ketiga yang dirugikan dari sengketa tersebut.
Apabila ditelaah dari
kacamata kami, dari kasus di atas, apabila memang betul bahwa produk tersebut
bukan merupakan produk asli Bank Mutiara, pihak Bank dapat secara jelas
menginformasikan kepada nasabah bahwasanya pembeli produk akan menjadi nasabah
PT. Antaboga Delta Sekuritas, bukan nasabah Bank Century. Pihak Bank Mutiara
pun mesti menjelaskan secara rinci, risiko-risiko yang dapat terjadi di masa
yang akan datang, mengingat Bank Mutiara dan Antaboga merupakan entitas yang
berbeda dan terpisah secara hukum. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena
Bank Mutiara pada saat itu disinyalir ikut meraup untung atas kerjasamanya,
serta tidak memikirkan risiko tersebut ke depan. Bahwa nasabah tahu mereka
membeli produk perbankan dari mereka. Bahwa nasabah tidak tahu menahu produk
ini hanyalah hasil kerjasama antara Bank Mutiara dengan Antaboga, dan mereka
adalah nasabah Antaboga, bukan nasabah Bank Mutiara.
Bank
Mutiara tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik profesi tetapi secara
bersamaan telah melanggar etika bisnis, di mana seharusnya kode etik ini harus
dipenuhi dan ditaati bahkan dijadikan pegangan. Dalam kasus tersebut juga,
menurut kami, Bank Mutiara melanggar beberapa prinsip dari etika profesi.
Pertama, Bank Mutiara melanggar prinsip tanggung jawab profesi di mana
seharusnya mereka bertanggung jawab sebagai organisasi yang senantiasa
menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang
dilakukannya. Sebagai pihak yang profesional, Bank Mutiara
mempunyai tanggung
jawab yang begitu penting kepada para
nasabahnya. Mereka bertanggung jawab kepada semua pemakai baik produk maupun jasa dari
bank tersebut. Diakui atau tidak, saat para nasabah membeli produk tersebut,
mereka tidak mengungkapkan bahwa produk tersebut bukan produk mereka, karena
mereka yang memasarkannya. Mereka tidak mengungkap secara gamblang, kepada
siapa nasabah meminta pertanggung jawaban nantinya apabila terjadi risiko yang
tidak diinginkan.
Kedua, Bank Mutiara melanggar prinsip integritas. Integritas
adalah prinsip yang melandasi kepercayaan publik. Pada kasus Bank
Mutiara terhadap Nasabah tersebut pihak bank bersikeras untuk tidak membayar
sepeserpun kepada 27 nasabah yang menggugat bank tersebut. Seharusnya bank
tersebut berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan
kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas
profesionalisme, karena satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan
tanggung jawab kepada publik. Dengan adanya kejadian ini dapat memberikan imbas
kepada bank-bank lain, dimana kasus ini menyebabkan hilangnya kepercayaan
publik terhadap sistem perbankan nasional, sehingga kasus Bank Mutiara ini
tidak hanya merugikan bank itu sendiri melainkan dapat merugikan dunia
perbankan Indonesia.
Ada lima prinsip etika bisnis menurut Keraf (1998),
diantaranya prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan
berbuat baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Dalam hal
ini, Bank Mutiara tidak memenuhi prinsip otonomi, yang mana perusahaan harus
bertanggung jawab terhadap konsumennya. Nasabah hanya ingin Bank Mutiara
bertanggung jawab terhadap masalah dana reksadana yang tidak dapat dicairkan
agar diganti. Kedua, prinsip kejujuran yang artinya melakukan pemenuhan syarat
- syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan
hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih
banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Seharusnya Bank Mutiara mengatakan
dengan sebenar – benarnya produk yang ditawarkan, jangan membohongi nasabah
hanya karena kepentingan pribadi. Ketiga, prinsip tidak berbuat jahat dan
berbuat baik yang mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik
atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita
minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Di sini
Bank Mutiara tidak mau mengganti dana nasabah nya yang mengakibatkan nasabah
mengalami kerugian. Keempat, prinsip keadilan dimana menuntut agar kita
memberikan apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi dibalas dengan
kontra prestasi yang sama nilainya.
Dari kasus
diatas merupakan tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan
melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Faktor yang
membuat banyaknya pelanggaran etika dikarenakan alasan sebagai berikut yang
pertama kebutuhan individu, yang merupakan hal utama yang mempengaruhi
seseorang untuk melakukan pelanggaran. Kemudian tidak adanya pedoman, ketika
masyarakat dihadapkan pada persoalan yang belum jelas aturannya, maka mereka
melakukan intrepretasi sendiri atas persoalan yang dialami. Faktor lainnya
seperti perilaku dan kebiasaan individu,
kebiasaan yang terakumulasi dan tidak dikoreksi akan dapat menimbulkan
pelanggaran. Kemudian, lingkungan yang tidak etis, lingkungan yang memiliki
daya dukung moral yang buruk, akan mampu membuat seseorang menjadi menyimpang
perilakunya untuk tidak taat terhadap pedoman yang berlaku. Faktor yang
terakhir yaitu perilaku orang yang ditiru. Dalam hal ini, ketika seseorang
melakukan pelanggaran terhadap etika, dapat juga karena dia mengimitasi
tindakan orang.
Atas pemaparan di atas, menurut hemat kami, ada dua
solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan kasus ini. Pertama, pihak Bank
Mutiara harus mematuhi keputusan hukum dengan membayar hak 27 nasabah yang
menuntut tanggung jawab tersebut. Untuk membayar hak 27 masabah ini, menurut kami, Bank
Mutiara dapat melakukan 3 opsi yaitu : Opsi pertama, menggunakan kas Bank Mutiara. Meskipun bank
ini merupakan bank rekap milik negara, namun Bank Mutiara bukanlah aset negara
dan dapat bersikap atas dasar pertimbangan korporasi. Opsi kedua, menggunakan
suntikan dana LPS ke Bank Mutiara. Ini memungkinkan karena LPS merupakan
pemegang saham Bank Mutiara. Jika modal LPS berkurang, LPS bisa meminta
suntikan modal ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dari APBN.
Uang APBN itu harus diganti dengan dana hasil penyitaan aset mantan pemegang
saham Bank Century (Mutiara) yang tersebar di dalam dan luar negeri. Opsi
ketiga, memakai pembayaran dari hasil penyitaan aset eks pemilik saham Bank
Century (Mutiara).
Kedua, apabila memang pihak Bank Mutiara bersikeras bahwa
nasabah-nasabah tersebut bukanlah nasabah mereka, melainkan nasabah PT.
Antaboga Delta Sekuritas, pihak Bank yang sebelumnya tidak mengkomunikasikan
hal tersebut kepada nasabah mesti tetap bertanggung jawab dengan berkomunikasi
dengan pihak Antaboga agar dapat menyelesaikan kasus ini secara bersama-sama.
Dua hal tersebut selain sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak Bank Mutiara
terhadap publik, di tengah upaya pemulihan kepercayaan publik yang telah jatuh
pada tahun 2008 lalu, juga sebagai bentuk kepatuhan Bank Mutiara terhadap
putusan hukum yang berlaku.
https://tempo.co/read/news/2012/06/25/087412831/kasasi-kalah-bank-mutiara-harus-bayar-nasabah
http://atikaa08.student.ipb.ac.id/2010/06/18/permasalahan-bank-century-dan-solusinya/
