Wajib Daftar Perusahaan

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

 ANNIDA NURUL ISLAMI

21213117

2EB18

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23  Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.

Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan.

Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

Dalam konteks ini, antara UUWDP dengan UUPT baru kalau kita membandingkan ketentuan dalam pasal 29 ayat I UUPT baru bahwa dinyatakan :

(I) Daftar Perseroan diselenggarakan Menteri

Adapun pengertian Menteri dalam pasal I angka 16 UUPT yang baru adalah sebagai barikut:

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sedangkan kalau kita membandingkan dengan ketentuan pasal 21 ayat I UUPT lama beserta penjelasannya :

(I) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan

a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.

b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.

c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman.

2.  Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

            Dalam undang-undang ini dimaksud dengan (Pasal 1)

a.       Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.  daftar catatan resmi terdiri  dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

b.      Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yeng bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujua memperoleh keuntungan atau laba. Termasuk lembaga sosial.

c.       Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

d.      Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

e.       Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

3.  Sifat dan Tujuan Wajib Daftar Perusahaan

            Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

4. Kewajiban Pendaftaran

            Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut.

            Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftar. Dikecualikan dari wajib daftar ialah :

·        Perusahaan – perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dana atau laba

·        Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarganya sendiri yang tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatau badan hukum atau suatu persekutuan.  

5.  Cara dan Tempat serta Waktu Pendaftaran 

a.  Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran oleh Menteri pada kantor pendaftaran perusahaan.

b.      Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :

·        di tempat kedudukan kantor perusahaan

·   di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan

·      di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk   mengadakan perjanjian.

c.   Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksudkan dalam psal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di IbuKota Propinsi tempat kedudukannya.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.

6. Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Didalam undang-undang khususnya pada pasal 11 disebutkan bahwa hal-hal yang wajib didaftarkan antara lain :

1)  Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.     1.  nama perseroan

        2.  merek perusahaan

b.     1.  tanggal pendirian perseroan

        2. jangka waktu berdirinya perseroan

c.     1.  kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan

        2. izin-izin usaha yang dimiliki

d.     1.  alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;

        2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan

e.      berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris

  1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

  2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1

        3. nomor dan tanggal tanda bukti diri

        4.  alamat tempat tinggal yang tetap

       5.  alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di

             wilayah Negara Republik Indonesia

6.      tempat dan tanggal lahir

7.      negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia

8.       kewarganegaraan pada saat pendaftaran

9.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8

10.  tanda tangan

11.  tanggal rnulai menduduki jabatan

f.          lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris

g.   1.  modal dasar

       2.  banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham

       3.  besarnya modal yang ditempatkan

       4. besarnya modal yang disetor

f.     1.  tanggal dimulainya kegiatan usaha

       2.  tanggal dan nomor pengesahan badan hukum

       3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

2)    Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

a.       nama lengkap dan setiap alias-aliasnya

b.       setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1

c.        nomor dan tanggal tanda bukti diri

d.      alamat tempat tinggal yang tetap

e.       alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah

          Negara Republik Indonesia

f.       tempat dan tanggal lahir

g.      negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

h.      kewarganegaraan

i.        setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8

j.        jumlah saham yang dimiliki

k.      jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

l.        Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian

m.     Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya

         kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sumber :

Seri Diktat Kuliah Aspek Hukum dan Bisnis Universitas Gunadarma