HUKUM PERIKATAN

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

HUKUM PERIKATAN

ANNIDA NURUL ISLAMI

21213117

2EB18

UNIVERSITAS GUNADARMA

KALIMALANG, BEKASI

PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum Unsur-unsur perikatan:
1. Hubungan hukum.
2. Harta kekayaan.
3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.
4. Prestasi.

Perihal Perikatan dan Sumber – sumbernya

Perkataan “perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam perikatan diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hokum dan perihal perkataan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat di tuntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang – undang berupa :

1.      Menyerahkan mata uang

2.      Melakukan suatu perbuatan

3.      Tidak melakukan suatu perbuatan

Mengenai sumber – sumber perikatan, oleh undang – undang diterangkan, bahwa suatu

perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan(perjanjian) atau dari undang – undang. Perikatan yang lahir dari undang – undang dapat dibagi lagi atas perikatan – perikatan yang lahir dari undang – undang saja dan yang lahir dari undang –undang keran suatu perbuatan orang. yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan – perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. 

            Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hokum dia melakukan “wanprestasi” yang mnyebabkan dia dapat di gugat di depan hakim.

            Dalam hokum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang berpiutang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan.

            Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau Ia sampai lalai, si berpiutang berhak melaksanakan sendiri hak – haknya menurut perjanjian, dengan tak usah meminta perantaraan hakim. Ini telah kita lihat dalam hal pandrecht. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh seorang berpiutang dengan tidak melewati hakim, dinamakan “parate executie”. Orang yang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai sejak semula telah memberikan  izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi hypotheek dengan “beding van eigenmachtige verkoop”.

            Jadi pada umumnya, si berpiutang harus menempuh jalan untuk menuntut si berhutang di depan pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong  jika ia mendapat suatu putusan pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan menyita dan melelang  harta benda si berhutang.

            Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperjualkan persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang – yang enggan memberikan persetujuan atau bantuan itu – si berpiutang masih mengahadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang harus memberikan hypotheek atau menyerahkan sebuah benda yang tak bergerak. Dalam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte pemebrian hypotheek atas suatu akte transport, yang dibuat di depan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam hal pemberian hyphoteek, kesulitan tersebut dapat diatasi, karena undang – undang menizinkan pelaksanaan dengan pendaftaran putusan pengadilan dalam daftar – daftar hyphoteek (lihat pasal 1171 ayat 3 B W.), tetapi ini merupakan suatu kekecualian.  Mengenai penyerahan sebuah benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian hyphoteek tersebut, dan selama para hakim masih memegang teguh pendirian bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu keputusan hakim.

Cara melaksanakan suatu putusan , yang oleh hakim dikuasakan pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya, dinamakan “reele executie” dalam B.W. sendiri cara pelaksanaan ini di bolehkan dalam hal – hal berikut :

1.      Dalam hal perjanjian – perjanjian yang bertujuan bahwa suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan , misalnya tidak akan membuat suatu pagar tembok yang lebih tinggi dari 3 meter, pihak yang lain dapat dikuaskan oleh hakim untuk membongkar sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian iu (lihat pasar 1240)

2.      Dalam hal perjnjian – perjanjian untuk membaikin suatu barang (yang juga dapat dibuat oleh seorang lain, misalnya suatu garage), pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim untuk membikin sendiri atau menyuruh orang lain membikinnya, atas biaya yang harus dipikul oleh si berhutang (lihat pasal 1241)

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan oleh seorang pelukis ternama), pada umumnya tidak lah mungkin untuk meewujudkan prestasi itu dengan tiada bantuan si berhutang, dan terpaksalah sang berpiutang menerima suatu penggantian kerugian berupa uang.

            Dalam B.W , ada tersebut suatu macam perikatan yang dinamakan “natuurlijke verbintenis”. Secara tegas tidak diberikan suatu uraian tentang apa yang dimaksudkan dengan perikatan semacam itu. Satu – satunya pasal yang memakai perkataan tersebut, ialah pasal 1359 ayat 2, yang hanaya menerangkan bahwa terhadap “natuurlijke verbintenis” yang secara suka rela dipenuhi (dibayar), tidaklkah diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dibayarkan itu. Dengan kata lain apa yang sudah biyarkan tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut di anggap sah. Artinya tidak termasuk dalam golongan pembayaran yang tidak diwajibkan, seperti yang dimaksudkan dalama ayat 1 pasal 1359 tersbut.

            Berhubungan dengan tidak adanya suatu uraian yang tegas, timbullah pertanyaan tentang pengertian apakah yang harus diberikan kepada perkataan natuurlijke verbintenis itu? Jawabannya, natuurlijke verbintenis ialah suatu perikatan yang  berada di tengah –tengah antara perikatan moral ataupun kepatutan dan suatu perikatan hukum, atau boleh juga dikatakan, suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Suatu perikatan hukum yang sempurna selalu dapat di tagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim. Tidak sedemikian tidak hanya dengan suatu natuurlijke verbintenis, suatu hutang di anggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak ada. Jadi tergantung kepada si berhutang apakah ia hendak memenuhi nya atau tidak. Apakah ia menjadikan nya suatu perikatan hukum biasa atau tidak. Apabila ia membayar hutang itu, seolah – olah ia mengangkat natuurlijke verbintenis itu kedalam lingkungan hukum. Pada ketika perikatan itu dipenuhi, ia meningkat menjadi suatu perikatan hukum biasa, tetapi ketika itu juga harpus karena pembayaran.

            Jika sudah terdapat kata sepakat, bahwa suatu natuurlijke verbintenis adalah suatu perikatan hukum (hanya tidak sempurna ), maka konsekuensinya ia dapat dibikin sempurna. Misalnya dengan jalan pembaharuan hutang (novatie) atau dengan mengadakan penaggungan hutang (brogtocht). Kecuali jika undang – undang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 1790 B.W. yang melarang untuk membaharui suatu hutang yang terjadi karena perjudian.

            Bahwa perikatan – perikatan terebut di bawah ini semuanya termasuk dalam golongan natuurlijke verbintenis, boleh dikatakan sudah menjadi suatu pendapat umum :

1.      Hutang – hutang yang terjadi karena perjudian, oleh pasal 1788 tidak di izinkan untuk menuntut pembayaran

2.      Pembayaran bunga dalam hal pinjaman uang yang tidak semata – mata dperjanjikan, jika di berhutang membayar bunga yang tidak diperjanjikan itu, ia tidak dapat memintanya kembali, kecuali jika apa yang telah dibayarkan itu melampaui bunga mneurut undang – undang (6 person)

3.      Sisa hutang seorang pailit, setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian (accord)

DASAR HUKUM PERIKATAN

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada diindonesia adalah perjanjian dan undang-undang dan sumber dari undang – undang dapat dibagi lagi menjadi undang – undang melulu dan undang – undang perbuatan manusia. Sumber undang – undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hokum  dan perbuatan melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.

Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen)

·        Perikatan terjadi karena undang-undang semata. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah perikatan yang letaknya di luar Buku III, yaitu yang ada dalam pasal 104 KUH Perdata mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak dan yang lain dalam pasal 625 KUH Perdata mengenai hukum tetangga yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Di luar dari sumber-sumber perikatan yang telah dijelaskan di atas terdapat pula sumber-sumber lain yaitu : kesusilaan dan kepatutan (moral dan fatsoen) menimbulkan perikatan wajar (obligatio naturalis), legaat (hibah wasiat), penawaran, putusan hakim. Berdasarkan keadilan (billijkheid) maka hal-hal termasuk dalam sumber – sumber perikatan.

·        Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia

3 Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi  karena  perbuatan  melanggar       hukum  (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

ASAS – ASAS HUKUM PERIKATAN

 1. ASAS KONSENSUALISME

·         Asas konsnsualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt

·         Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat sarat :

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

(3) suatu hal tertentu

(4) suatu sebab yang halal.

 Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA

·         Asas pacta sun servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian.

·         Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt :

            Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang….”

·         Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihakASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

·         Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”

·   Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para

pihak untuk :

·   Membuat atau tidak membuat perjanjian;

·   Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

·   Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

·   Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN

Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu :

1.Asas kepercayaan;

2.Asas persamaan hukum;

3.Asas keseimbangan;

4.Asas kepastian hukum;

5.Asas moral;

6.Asas kepatutan;

7.Asas kebiasaan;

8.Asas perlindungan;

HAPUSNYA PERIKATAN

                        

            Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan , yaitu :

1.      Pembayaran

Nama pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjualpun dikatakan membayar jika ia menyerahkan barang yang dijualnya. Yang wajib membayar suatu hutang bukan saja si berhutang (debitur) tetapi juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung hutang, atau jika ia bertindak atas nama nya sendiri. Asal ia tidak menggantikan hak – hak si berpiutang.

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan hakim atau oleh Undang – Undang untuk menerima pembayaran – pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi di bepiutang adalah sah, sekedar si piutang telah menyetujuinya atau telah mendapat manfaat karena nya.

Si debitur tidak boleh memksa krediturnya untuk menerima pembayaran hutangnya sebagaian demi sebagaian, meskipun hutang itu dapat di bagi – bagi. Mengenai tempatnya pembayaran, pasal 1393 ktab Undang – Undang Hukum Perdata menerangkan sebagai berikut :

“pembayaran harus dilakukan di tempat yang di tetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu, harus dilakukan di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tesebut, pembayaran harus dilakukan di tempat si berpiutang, selama orang itu teus – menerus berdiam dalam keresidenan dimana ia berdiam sewaktu dibuatnya perjanjian, dan di dalam hal – hal lainnya di tempat tinggalnya si berhutang.”

Ketentuan dalam ayat pertama yang menunjukan pada tempat dimana barang berada sewaktu perjanjian ditutup, adalah sama dengan ketentuan dalam pasal 1477 Kitab Undang – Undnag Hukum Perdata dalam jual beli, dimana juga tempat tersebut ditunjuk sebagai tempat dimana barang yang dijual harus diserahkan. Memang sebagai mana sudah diterangkan pembayaran dalam arti yang luas juga ditunjukan pada pemenuhan prestasi oleh si penjual yang terdiri atas penyerahan barang yang telah diperjual belikan

Ketentuan dalam ayat kedua, berlaku juga dalam pembayarn – pembayaran dimana yang dibayarkan itu bukan suatu barang tertentu, jadi uang atau barang yang dapat dihabiskan. Teristimewa ketentuan tersebut adalah penting untuk pembayaran yang berupa uang. Dengan demikian maka hutang – hutang yang berupa uang pada azasnya harus dibayar di tempat tinggal kreditur, dengan perkataan lain pembayaran itu harus dihantarkan. Hutang uang yang menurut Undang – Undang harus di pungut di tempat tinggalnya debitur hanyalah hutang wesel.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh pasal 1395 ditetapkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran haus dipikul oleh debitur.

Suatu masalah muncul dalam soal pembayaran adalah masalah penggantian hak – hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dalam penggantian ini, seorang ketiga yang membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditur, terhadap si debitur. Penggantian tersebut di atas dapat terjadi baik dengan perjanjian, baik demi undang – undang.

Dari apa yang telah dibicarakan di atas, dapat dilihat bahwa jika seorang membayar hutangnya orang lain, maka pada umumnya tidak terjadi penggantian , artinya pada umumnya orang yang membayar itu tidak menggantikan kreditur. Hanya apabila itu dijanjikan atau dalam hal – hal dimana itu ditentukan oleh undang – undang maka barulah penggantian.

2.      Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan

Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukannya apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Caranya sebagai berikut : barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang jurusita pengadilan. Notaris atau jurusita membuat suatu perincian dari barang – barang atua uang yang akan dibayarkan itu dan pergilah ia ke rumah atau tempat tinggal kreditur, kepada siapa ia memberitahukan bahwa ia atas perintah debitur dating umtuk membayar hutangnya debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci itu. Notaris tadi sudah menyediakan suatu proses verbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga maka notaris akan mempersilahkan kreditur itu menandatangani proses verbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tanda tangannya maka hal itu akan dicatat oleh notaris diatas surat verbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang resmi bahwa si berpiutang telah menolak pembayaran.

3.      Pembaharuan hutang

Menrut pasal 1413 Kitab Undang –undang Hukum Perdata ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi itu , yaitu :

a.       Apabila seorang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang akan menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.

b.      Apabila seorang berhutang baru ditunjukan untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c.       Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru seorang kreditur baru di tunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi yang disebutkan pada :

a.       Dinamakan novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian

b.      Dinamakan novasi subjektif, karena yang diperbaharui disitu adalah subyek – subyeknya atau orang – orangnya dalam perjanjian

c.       Jika yang diganti debiturnya maka novasi itu dinamakan subyektoif pasif

d.      Apabila yang digantikan kreditur dinamakan subjektif aktif

4.      Perjumpaan hutang atau kompensasi

Itu adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara bertimbal balik antara kreditur dan debitur. Jika dua orang saling berhutang satu sama lain maka terjadilah antara mereka satu perjumpaan dengan mana antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh pasal 1424 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan setidak tahunya orang – orang yang bersangkutan dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebalknya pada saat hutang – hutang itu bersama – sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang – piutang antara kedua belah pihak itu telah dilahirkan, terkecuali :

a.       Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum drampas dari pemiliknya

b.      Apabila dituntut pengembalian baru sesuatu yang dititipkan atau di pinjamkan

c.       Terdapat sesuatu barang yang bersumber kepada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.

5.      Pencampuran hutang

Apabila kedudukan sebagai orang berpihutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya atau  si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya hutang piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul – betul demi hukum dalam arti otomatis.

Percampuran hutang yang terjadi pada dirinya si berhutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang penangung hutang tidak sekali – kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

6.      Pembebasan hutang

Teranglah , bahwa apabila si berpihutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pmbayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan hutang – piutang – hapus, perikatan ini hapus karena pembebasan. Pembebasan sesuatu hutang tidak boleh dipersangkakakn, tetapi harus dibuktikan,

Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara suka rela oleh si berpihutang kepada si berhutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan hutangnya, bahkan terhadap orang – orang lain yang turut berhutang secara tanggung menanggung. Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai atau sebagai tanggungan tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang dibebaskannya hutang. Ini sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab perjanjian gadai adalah suatu perjanjian accessoir yang artiny suatu buntut belaka dari perjanjiannya pokok, yaitu perjanjian pinjam uang.

7.      Musnahnya barang yang terhutang

Jika barang tertentu menjadi objek dari perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga saama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga meskipun debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat).

 Iapun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barag itu disebabkan ileh suatu kejadian diluar kekuasaannya dan bahwa barang tersebut toh juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

8.      Kebatalan / pembatalan

Diatur oleh pasal 1446 dan selnjutnya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, ternyata bahwa ketentuan – ketentuan disitu kesemuanya mengenai “keterlambatan”. Kalau suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang suatu yang tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak hapus.

9.      Berlakunya suatu syarat batal dan

Perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan dating dan masih belum tentu akan terjdi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Perikatan dilahirkan apabila peristiwa itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Perikatan semacam itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.

10.  Lewatnya waktu

Menurut pasal 1967 maka segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadalwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya kadaluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dengan lewatnya waktu tersebut di atas hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallaj pada suatu perikatan bebas artinya kalau bayar boleh tetapi tidak dapat dituntut dimuka hakim. Debitur jika di tagih hutangnya ataua dituntut di muka pengadilan dapat menunjukan tangkisan tentang kedalwarsanya pihutang dan dengan demikian mengelakkan atau menangkis setiap tuntutan.

REFERENSI : Buku Universitas Gunadarma Aspek Hukum dalam Ekonomi